Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta melaksanakan penyerahan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas Anak kepada anak dalam kelompok rentan di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo. Penyerahan KIA ...
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, KTP El adalah Kartu Tanda Penduduk yang ...
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan ...
Urusan administrasi kependudukan bukan hanya tanggung jawab Dinas Dukcapil, tetapi masyarakat juga harus pro aktif melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, termasuk perkawinan. Hal demikian agar perkawinan ...
Dalam rangka pengumpulan data dan memberikan dukungan legislasi kepada Alat Kelengkapan Dewan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan ...
Kota Yogyakarta – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menggelar Forum Konsultasi Publik dengan judul “Forum Grup Discussion : Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ...
Tokoh masyarakat kemantren Jetis & kemantren Gedontengen menyatakan siap dan sanggup menjadi pelopor terwujudnya kota Yogyakarta sebagai kota yang bahagia melalui tertib pencatatan perkawinan. Kesanggupan tersebut terucap saat mengikuti sosialisasi ...
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, KTP El adalah Kartu Tanda Penduduk yang ...
Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pemahaman akan Manajemen Risiko di lingkungan masing-masing OPD untuk mengantisipasi terjadinya potensi penyimpangan ataupun pelanggaran. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan ...
